Explore the vast range of titles available.

The Indonesian government has scaled up its devolution of forest management to local communities in the form of social forestry, with the aim of improving forest management while delivering nature‐based well‐being (including livelihood) benefits for local communities. We investigate the varied well‐being impacts of social forestry management rights—an expression of human–nature relationships—and how these are distributed among different social groups in Indonesia. In a study conducted in four different village locations with social forestry management right permits in Indonesia, we employed a mixed methods approach comprising interviews (semi‐structured and life story) (n = 80), focus group discussions (in‐person and online) (n = 44) and a survey of 100 households in each site (n = 400). We identified local conceptualizations of, and priorities for, well‐being. Our findings indicate that access to land and livelihood capitals that support productive and diverse livelihoods is central to well‐being. Good social relations are crucial for securing and utilising land to sustain a livelihood, and in turn, to achieve a good life. Material and social elements underpin other interconnected well‐being dimensions, including being able to perform religious pilgrimages, contribute to cultural and spiritual practices and provide security for one's children's future. Further, we found that social forestry secured land access, improved access to agricultural inputs and information, and diversified livelihoods of those who knew they were involved in social forestry—aligning particularly with material well‐being priorities valued locally. However, disparities in access to information meant that most villagers (67%) in areas granted social forestry permits knew little about the scheme. Active social forestry participants were from more well‐off households, while many less privileged people faced exclusions to participation and benefits. Unclear institutional processes, exclusionary enrolment practices and limited access to information hindered social forestry's potential to contribute to well‐being more broadly, risking increasing social inequalities locally. Policy implications: Our findings suggest the need for measures to ensure well‐being benefits from social forestry are distributed equitably. This is essential to avoid exacerbating social inequalities and to foster greater support for forest protection. Read the free Plain Language Summary for this article on the Journal blog. Abstrak Pemerintah Indonesia telah memperluas skema pemberian hak pengelolaan hutan kepada komunitas lokal dalam bentuk perhutanan sosial, dengan tujuan memperbaiki pengelolaan hutan sekaligus memberikan manfaat kesejahteraan berbasis keberlanjutan alam (termasuk mata pencaharian) bagi masyarakat setempat. Kami, tim peneliti, menyelidiki berbagi dampak kesejahteraan dari hak pengelolaan perhutanan sosial – sebagai bentuk ekspresi hubungan antara manusia dan alam – serta bagaimana dampak‐dampak tersebut terdistribusi di antara berbagai kelompok sosial yang berbeda di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan di empat lokasi desa yang memiliki izin hak pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia, kami menggunakan pendekatan metode penelitian campuran yang mencakup wawancara (semi‐terstruktur dan kisah hidup) (n = 80), diskusi kelompok terarah (tatap muka dan daring) (n = 44), serta survei terhadap 100 rumah tangga di setiap lokasi (n = 400). Kami mengidentifikasi bagaimana masyarakat lokal memaknai dan memprioritaskan kesejahteraan. Temuan kami menunjukkan bahwa akses terhadap lahan serta modal penghidupan yang mendukung mata pencaharian yang produktif dan beragam merupakan aspek utama dari kesejahteraan. Hubungan sosial yang baik sangat penting untuk memperoleh dan memanfaatkan lahan dalam rangka menopang penghidupan, yang pada gilirannya menunjang kehidupan yang baik. Elemen material dan sosial juga menopang dimensi kesejahteraan lainnya yang saling terkait, termasuk kemampuan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, berkontribusi dalam praktik budaya dan spiritual, serta memberikan jaminan bagi masa depan anak‐anak. Lebih lanjut, kami menemukan bahwa perhutanan sosial telah meningkatkan keamanan akses terhadap lahan, memperbaiki akses terhadap input pertanian dan informasi, serta mendiversifikasi mata pencaharian bagi mereka yang mengetahui secara sadar bahwa mereka terlibat dalam perhutanan sosial – khususnya yang selaras dengan prioritas kesejahteraan material yang dinilai penting oleh masyarakat lokal. Namun, kesenjangan dalam akses terhadap informasi menyebabkan sebagian besar warga desa (67%) di daerah yang telah menerima izin perhutanan sosial memiliki pengetahuan yang minim terhadap skema tersebut. Peserta aktif perhutanan sosial umumnya berasal dari rumah tangga yang lebih sejahtera, sementara banyak kelompok yang kurang beruntung menghadapi berbagai bentuk pengecualian dalam hal partisipasi dan manfaat. Proses kelembagaan yang kurang jelas, praktik pendaftaran yang eksklusif, serta akses informasi yang terbatas menghambat potensi perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan secara lebih luas di antara semua kelompok social, dan berisiko memperparah ketimpangan sosial di tingkat lokal. Implikasi kebijakan: Temuan kami menunjukkan perlunya langkah‐langkah untuk memastikan manfaat kesejahteraan dari perhutanan sosial terdistribusi secara adil. Hal ini penting untuk mencegah meningkatnya ketimpangan sosial dan untuk mendorong dukungan yang lebih besar terhadap perlindungan hutan. Read the free Plain Language Summary for this article on the Journal blog.